Warisan Maritim Malaysia: Antara Sejarah 5000 Tahun dan Ancaman Pemburu Harta Karun
Sejarah maritim Malaysia bukanlah sekadar catatan abad ke-15 Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jauh sebelum itu, jati diri bahari masyarakat kita telah terbentuk sejak Zaman Neolitik, kira-kira 3.000 tahun Sebelum Masehi. Akar sejarah sepanjang 5.000 tahun inilah yang menempatkan Malaysia dalam arus globalisasi abad ke-21.
Namun, di balik megahnya sejarah tersebut, pelestarian warisan kebudayaan maritim negara menghadapi tantangan besar. Pemahaman yang sempit mengenai garis waktu sejarah serta desakan industri komersial membuat artefak bawah laut kita rentan terhadap eksploitasi ilegal.
Tantangan Hukum: Celah dalam Perlindungan Benda Purbakala
Salah satu kendala utama dalam memelihara warisan maritim adalah faktor perundangan. Akta Benda Purba 1976 dinilai terlalu "longgar" dan kurang memiliki kekuatan taring untuk menangani konflik yang kompleks di era modern.
Munculnya Pemburu Harta Karun Profesional
Industri penyelamatan komersial kapal karam purba kini didominasi oleh perusahaan internasional yang agresif. Berbeda dengan kolektor antik zaman dulu, pemburu harta karun masa kini memiliki modal besar dan teknologi canggih pasca Perang Dingin.
Mereka adalah tenaga profesional yang ahli di bidang kejuruteraan laut, ekonomi, hingga hukum. Kehadiran mereka sering kali mencabar kedaulatan undang-undang nasional, sebagaimana terlihat dalam kasus saman Malaysia Historical Salvage terhadap pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu.
Masalah Sistem Perundangan yang Terpisah-pisah
Meskipun pemerintah telah membentuk Jawatankuasa Kapal Karam Kebangsaan dan Muzium Arkeologi Maritim, operasionalnya terbentur pada birokrasi dan perbedaan hukum antar wilayah. Saat ini, peruntukan hukum maritim di Malaysia masih terpisah:
- Semenanjung Malaysia: Akta Benda Purba 1976.
- Sabah: Enakmen Barang-barang Kuno dan Harta Karun 1977.
- Sarawak: Ordinan Antikuiti 1958.
Perbedaan ini menyulitkan pemusatan manajemen sumber daya warisan. Selain itu, keterbatasan anggaran di Muzium Negeri Sabah dan Sarawak menyebabkan proyek penelitian penting, seperti eksplorasi di Perairan Utara Sabah, sering kali terbengkalai.
Sinkronisasi Tugas dan Keterlibatan Masyarakat
Faktor kedua adalah hambatan sinkronisasi tugas antar jabatan pemerintah. Beban tugas masing-masing departemen menyebabkan pihak muzium sering kali harus berhadapan sendirian dengan pemburu harta karun dalam keadaan serba kekurangan alat dan personel.
Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pencurian Artefak
Tantangan ketiga yang tak kalah pelik adalah keterlibatan masyarakat lokal, terutama para nelayan, dalam aktivitas pencurian artifak. Aktivitas ilegal ini dilaporkan berleluasa mulai dari perairan Pulau Tioman hingga ke Tanjung Simpang Mengayau di Sabah.
Luasnya perairan Malaysia yang menyimpan ratusan titik kapal karam purba memang mustahil diawasi 24 jam tanpa dukungan teknologi dan kesadaran kolektif dari masyarakat pesisir itu sendiri.
Baca: UMS Ingin Mengkaji Etnik Bajau Laut
Perlindungan warisan maritim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban kita sebagai bangsa pelaut untuk menjaga jati diri nenek moyang di bawah samudera.
Wawasan Maritim & Komunitas
Dukung pelestarian sejarah maritim dan kembangkan karir Anda di dunia kelautan bersama profesional lainnya.
Mari Bergabung: